Rabu, 18 Oktober 2017

Registrasi SIM Card Belum Tentu Hilangkan Kebiasaan 'Pakai Buang' | PT Rifan Financindo

Jakarta, Rifan FinancindoApakah registrasi ulang SIM card bisa menghapus kebiasaan 'pakai buang', Smartfren mengaku tidak bisa memastikan karena sekadar ikut perintah pemerintah saja.

Demikian diungkap VP Technology Relations and Special Project Smartfren Munir Syahda Prabowo. Menurutnya, Smartfren akan selalu patuh terhadap aturan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk program registrasi ini.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali menggalakkan program registrasi kartu SIM prabayar untuk pelanggan lama dan baru. 

"Ya pasti ikut. Masak mau melawan pemerintah. Mau logis atau tidak, itu sudah kebutuhan nasional, kebutuhan negara. Kami sebagai operator mendukung," ujar Munir di Anyer.

Soal nantinya apakah bisa menghapus praktik atau kebiasaan 'pakai buang', Munir tidak bisa memastikan. Karena hal itu balik lagi pada penggunanya.

"Pakai buang itu jadi strategi operator. Kalau ada tren begitu di luaran, kami tidak ikut kan lucu," ujar Munir.

"Nah, soal apakah ada pelanggan di kami yang begitu, kami tidak tahu. Itu pedagang dan pelanggan yang melihat. Pokoknya kami hanya mengeluarkan promo salah satunya adalah untuk menarik pelanggan baru," jelasnya.

Terlepas dari itu, program ini sendiri diharapkan bisa mengendalikan siapa pengguna kartu SIM itu. Program ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005. Namun, pada praktiknya ada pedagang yang nakal.

"Operator dan pemerintah itu kan berusaha sebaik-baiknya. Tapi kalau di pasar ya sudah pasar yang berbicara. Kami hanya bisa mengeliminasi kejadian-kejadian seperti itu," ucap Munir.

Lebih lanjut Munir menyebut jika praktik 'pakai buang' ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Di India fenomena ini juga terjadi.

"Praktik ini di dunia juga dilaksanakan. Terutama untuk operator baru, contohnya Reliance Jio di India. Begitu dia mengeluarkan produk Jio, semua dikasih gratis. Agar apa? Agar menambah pelanggan," pungkasnya.

Seperti diketahui, demi peningkatan perlindungan hak pelanggan jasa telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 31 Oktober 2017. 

Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Registrasi ini dikatakan sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan, terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen melindungi konsumen dan untuk kepentingan national single identity.


sumber: detik


Baca juga:

0 komentar:

Posting Komentar